Media_Mandalika.org

KARAWANG, MEDIA MANDALIKA – Yayasan Cahaya Adiksi Indonesia, sebuah lembaga yang bergerak di bidang rehabilitasi pecandu narkoba, kini resmi berpindah kantor ke Kabupaten Karawang. Sebelumnya, yayasan yang berdiri sejak tahun 2021 ini berkantor di Bogor, Jawa Barat. Ketua Yayasan Cahaya Adiksi, Mulya Saputra, mengungkapkan bahwa lembaga yang dipimpinnya berfokus pada pemulihan para pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif berbahaya lainnya (NAPZA).  Yayasan ini berupaya memberikan edukasi serta pendampingan bagi para pecandu agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang sehat dan produktif. "Sampai saat ini, Yayasan Cahaya Adiksi telah membantu memulihkan puluhan pasien pengguna narkoba. Setelah berpindah ke Karawang, kami saat ini menangani tujuh pasien yang sedang menjalani rehabilitasi," ujar Mulya, Minggu, (23/3). Lebih lanjut, Mulya menegaskan bahwa rehabilitasi merupakan bagian penting dalam upaya penanggulangan narkoba di Indonesia. Menurutnya, keberhasil...

KARAWANG, MEDIA MANDALIKA – Hendra Supriatna, SH, MH, seorang advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Arya Mandalika, menggelar aksi unjuk rasa tunggal di depan kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Karawang, Kamis (13/3). Dalam aksinya, Hendra memarkirkan mobilnya tepat di depan pintu masuk lobi kantor BPN sebagai bentuk protes. Aksi ini dipicu oleh ketidakpuasan LBH Arya Mandalika terhadap respons ATR/BPN yang dinilai lamban dalam menanggapi dugaan sertifikasi tanah bantaran sungai yang kini beralih fungsi menjadi perumahan. Selain itu, Hendra juga menyoroti maraknya dugaan penerbitan sertifikat tanah palsu di Karawang yang berpotensi merugikan negara. "Kerugian negara akibat sertifikat palsu ini sangat besar. Seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, banyak perumahan bersertifikat yang berdiri di atas tanah pengairan," ujar Hendra saat menyampaikan orasinya. Hendra menegaskan bahwa praktik ini tidak hanya melibatkan satu pihak, tet...

KARAWANG, ARYA MANDALIKA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Arya Mandalika mendesak Gubernur Jawa Barat untuk memanggil seluruh perusahaan tambang di Karawang. Desakan ini menyusul ambruknya Jembatan Cicangor, yang menghubungkan Badami-Loji. Menurut Direktur LBH Arya Mandalika, Hendra Supriatna, SH, MH, penyebab ambruknya jembatan diduga bukan hanya karena faktor usia, tetapi juga akibat tingginya aktivitas kendaraan bertonase berat yang melintas. "Kita ketahui banyak perusahaan di Karawang Selatan, terutama perusahaan tambang. Armada mereka sering kali tidak memperhatikan kapasitas muatan, sehingga bukan hanya jembatan yang cepat rusak, tetapi juga jalanan di sekitarnya," ujar Hendra, Rabu (5/3). Ia menambahkan, dalam waktu dekat LBH Arya Mandalika akan bersurat kepada Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, untuk meminta pemanggilan seluruh perusahaan tambang di Karawang Selatan. Jika perlu, kata Hendra, pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukt...

KARAWANG, MEDIA MANDALIKA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Arya Mandalika mengecam dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karawang. Dugaan ini mencuat setelah beredarnya informasi di media sosial yang menyoroti adanya biaya tambahan dalam layanan administrasi kependudukan. Gahara Abhirama, perwakilan LBH Arya Mandalika, menegaskan bahwa pelayanan administrasi kependudukan seharusnya diberikan secara gratis dan transparan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. "Kami sangat mengecam praktik pungutan liar yang terjadi di Disdukcapil Kabupaten Karawang. Kami mendesak pihak berwenang untuk segera mengusut tuntas kasus ini, menindak tegas pelaku yang terlibat, serta memperbaiki sistem pelayanan agar kejadian serupa tidak terulang," ujar Gahara dalam pernyataannya, Selasa (4/3). LBH Arya Mandalika juga meminta Kepala Disdukcapil Karawang untuk bertanggung jawab atas dugaan ...

KARAWANG, MEDIA MANDALIKA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Brawijaya Noesantara Indonesia menyampaikan sikap tegas terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karawang. Praktik ini dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hukum dan prinsip pelayanan publik yang transparan dan berintegritas. Dian Pratama, perwakilan LBH Brawijaya Noesantara Indonesia, menegaskan bahwa pungli dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan dokumen lainnya sangat merugikan masyarakat. Selain itu, tindakan ini mencederai prinsip dasar pelayanan publik yang seharusnya bersih, transparan, dan akuntabel. "Pungli jelas melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menegaskan bahwa penyelenggara layanan tidak boleh meminta imbalan di luar ketentuan. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) memberikan ...

KARAWANG, MEDIA MANDALIKA – Seorang advokat dari Kantor Hukum Arya Mandalika, Hendra Supriatna, SH, MH, membongkar sepasang kursi yang diduga bekas pasangan pengantin Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang di Masjid Agung Karawang.  Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyimpangan dan kemusyrikan di lingkungan masjid. Menurut Hendra, keberadaan kursi tersebut dapat menimbulkan keyakinan yang tidak memiliki dasar sejarah yang jelas, sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat, terutama generasi muda. "Tidak ada satu pun saksi atau bukti autentik yang membenarkan bahwa kursi itu milik Prabu Siliwangi. Apalagi, kursi pengantin ini dipajang di lingkungan masjid yang seharusnya bersih dari unsur klenik," ujar Hendra, Senin (3/3). Hendra juga menyayangkan kebijakan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) sebelumnya, Acep Jamhuri, yang dinilai telah membangun sesuatu yang dapat menimbulkan pemahaman keliru di kalangan jemaah. "Ini adalah kebijakan yang tidak tepat. Membangun sesuat...

KARAWANG, MEDIA MANDALIKA – Pengusaha muda H. Shalahudin Al-Ayyubi dikabarkan siap mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Karawang untuk periode 2025-2028. Dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses di Kota Pangkal Perjuangan, Bang Ayyubi menegaskan kesiapannya untuk memimpin organisasi yang mewadahi para pengusaha muda di Karawang. "InsyaAllah, lahir batin saya siap mencalonkan diri sebagai Ketua Umum BPC HIPMI Kabupaten Karawang pada Musyawarah Cabang (Muscab) mendatang," ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (1/3). Sebagai pengusaha yang merintis usahanya dari bawah, Bang Ayyubi berkomitmen menjadikan HIPMI Karawang sebagai wadah bagi pengusaha muda untuk saling mendukung dan berkembang bersama.  Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara HIPMI, pemerintah daerah, dan pihak perbankan untuk memberikan kemudahan dalam akses permodalan serta insentif kebijakan. "HIPMI adalah organisasi strategis....